Departemen Ilmu Komunikasi (DIKOM) bekerjasama dengan Pusat Pengembangan Kapasitas dan Kerjasama (PPKK) UGM mengadakan Diklat Teknis Kehumasan bagi Aparatur Pemerintah Daerah. Acara yang berlangsung 11-14 September 2017 ini bertempat di Hotel Pesonna, Malioboro, Yogyakarta. Kegiatan ini dihadiri oleh 19 peserta dari berbagai daerah di Indonesia seperti Bali, Aceh, Papua, Kalimantan Barat, dan daerah lainnya. Narasumber yang dihadirkan cukup beragam, baik dari kalangan praktisi maupun civitas akademika, antara lain Drs. I Gusti Ngurah Putra, M.A., Jack Haryanto, S.E., MM, Hadyan Adhy Sutanto, S.Sos, dan lain-lain.
Diklat ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan aparatur pemerintah daerah dalam menggunakan media sebagai sarana penyampaian informasi pembangunan. “Diharapkan, setelah mengikuti diklat ini, para aparatur pemerintah daerah mempunyai kemampuan untuk membuat perencanaan strategis di bidang kehumasan, mengelola informasi, dan memberitakan informasi yang benar, akurat, serta transparan kepada publik,” jelas Acniah Damayanti, S.I.P., M.A. selaku panitia acara dari DIKOM UGM. Acniah juga menjelaskan bahwa peserta diklat ini adalah aparatur yang memiliki tugas pokok dan fungsi di bidang kehumasan. Kegiatan ini meliputi berbagai materi, mulai dari perencanaan strategis program kehumasan, pengelolaan media sosial, penulisan siaran pers, fotografi dasar, teknik dasar produksi video, dan lain sebagainya.
Rohani Bakara, salah satu peserta diklat yang berasal dari Kabupaten Samosir berharap melalui diklat ini dapat tercipta pemberitaan yang berimbang mengenai program pimpinan Kabupaten Samosir kepada masyarakat setempat. Rohani juga menyatakan bahwa ia merasa masih banyak yang perlu ditingkatkan di bidang kehumasan ketika kembali ke daerah asal. “Panitia dan susunan acaranya sudah bagus. Namun, kami di daerah sangat terbatas dengan anggaran. Sehingga, ketika nanti Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UGM mengadakan acara seperti ini lagi, diharapkan bisa bekerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri untuk berkontribusi di bidang anggaran,” tutup Rohani.
